12-10-2025
Peran Akuntansi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Sektor Publik
Dunia saat ini menghadapi tantangan besar—mulai dari kemiskinan, ketimpangan, hingga perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) meluncurkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan global.
Namun, di balik setiap program pembangunan berkelanjutan, ada satu aspek penting yang sering terlupakan: peran akuntansi sektor publik dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana pembangunan digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
SDGs dan Akuntansi: Dua Hal yang Tak Terpisahkan
SDGs bukan hanya sekadar daftar target pembangunan, tetapi juga sebuah komitmen global untuk mengukur dan melaporkan kemajuan pembangunan dengan akurat. Di sinilah akuntansi sektor publik berperan penting. Melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, pemerintah dapat:
1. Menghubungkan Anggaran dengan Dampak Sosial
Akuntansi sektor publik membantu pemerintah menelusuri bagaimana dana publik dialokasikan dan sejauh mana penggunaannya berdampak terhadap pencapaian SDGs.
Contohnya, program penanggulangan kemiskinan (SDG 1) perlu didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang mampu menunjukkan secara jelas hubungan antara pengeluaran dan penurunan angka kemiskinan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik
Pelaporan keuangan berbasis akrual membuat pemerintah mampu mencatat seluruh kewajiban dan aset, termasuk dana-dana hibah untuk proyek SDGs. Transparansi ini membangun kepercayaan masyarakat dan lembaga donor internasional, sehingga mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
3. Akuntansi Lingkungan dan Sosial
Akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada aspek keuangan. Kini, konsep Environmental and Social Accounting (Akuntansi Lingkungan dan Sosial) menjadi bagian penting dalam pelaporan kinerja pemerintah.
Misalnya, pencatatan biaya emisi karbon, konservasi hutan, dan pengelolaan limbah menjadi indikator akuntabilitas terhadap SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).
4. Pelaporan Kinerja Non-Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah kini dilengkapi dengan Laporan Kinerja (LAKIP) yang menggambarkan capaian program dan indikator SDGs.
Pelaporan non-keuangan ini membantu publik menilai apakah penggunaan anggaran benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Implementasi SDGs di Indonesia: Akuntansi sebagai Pilar Transparansi
Indonesia berkomitmen penuh terhadap pencapaian SDGs, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada kualitas sistem akuntansi sektor publik.
Namun, di balik setiap program pembangunan berkelanjutan, ada satu aspek penting yang sering terlupakan: peran akuntansi sektor publik dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana pembangunan digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
SDGs dan Akuntansi: Dua Hal yang Tak Terpisahkan
SDGs bukan hanya sekadar daftar target pembangunan, tetapi juga sebuah komitmen global untuk mengukur dan melaporkan kemajuan pembangunan dengan akurat. Di sinilah akuntansi sektor publik berperan penting. Melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, pemerintah dapat:
- Memantau penggunaan sumber daya publik untuk proyek SDGs.
- Menilai efektivitas kebijakan pembangunan.
- Meningkatkan transparansi kepada masyarakat dan donor internasional.
- Dengan kata lain, akuntansi adalah bahasa keuangan pembangunan berkelanjutan.
1. Menghubungkan Anggaran dengan Dampak Sosial
Akuntansi sektor publik membantu pemerintah menelusuri bagaimana dana publik dialokasikan dan sejauh mana penggunaannya berdampak terhadap pencapaian SDGs.
Contohnya, program penanggulangan kemiskinan (SDG 1) perlu didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang mampu menunjukkan secara jelas hubungan antara pengeluaran dan penurunan angka kemiskinan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik
Pelaporan keuangan berbasis akrual membuat pemerintah mampu mencatat seluruh kewajiban dan aset, termasuk dana-dana hibah untuk proyek SDGs. Transparansi ini membangun kepercayaan masyarakat dan lembaga donor internasional, sehingga mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
3. Akuntansi Lingkungan dan Sosial
Akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada aspek keuangan. Kini, konsep Environmental and Social Accounting (Akuntansi Lingkungan dan Sosial) menjadi bagian penting dalam pelaporan kinerja pemerintah.
Misalnya, pencatatan biaya emisi karbon, konservasi hutan, dan pengelolaan limbah menjadi indikator akuntabilitas terhadap SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).
4. Pelaporan Kinerja Non-Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah kini dilengkapi dengan Laporan Kinerja (LAKIP) yang menggambarkan capaian program dan indikator SDGs.
Pelaporan non-keuangan ini membantu publik menilai apakah penggunaan anggaran benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Implementasi SDGs di Indonesia: Akuntansi sebagai Pilar Transparansi
Indonesia berkomitmen penuh terhadap pencapaian SDGs, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada kualitas sistem akuntansi sektor publik.
Artikel Terkait
